1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

                                                          banner duka

Ketua Kamar Pengawasan MA “Membuka Rapat Rekonsiliasi Laporan Keuangan MA Berbasis Akrual Semester I Tahun 2015”

Ditulis oleh Ibal 28 Juli 2015

Ketua Kamar Pengawasan MA “Membuka Rapat Rekonsiliasi Laporan Keuangan MA Berbasis Akrual Semester I Tahun 2015”

Gambar Berita Bogor-Humas, Minggu (26/07), bertempat di auditorium gedung Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI menyelenggarakan rapat Rekonsiliasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Berbasis Akrual Semester I Tahun 2015. Dengan Semangat Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Kegiatan ini di awali dengan laporan Ketua Panitia Pelaksana oleh Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Bpk. Sutisna, Sebelum menyampaikan laporannya Karo Keuangan Sutisna dan Karo Perlenkapan Ahsyar, mengucapkan selamat idul fitri 1436 h mohon maaf lahir dan batin kepada yang mulia bapak pimpinan, para pejabat eselon 1 dan 2 dan khususnya rekan-rekan mitera kerja para operator seluruh korwil dan tidak lupa menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan operator seluruh korwil dan unit eselon 1 yang sudah bekerja keras dan tidak mengenal lelah dan penuh tanggung jawab serta dedikasi yang luar biasa dalam menyusun laporan keuangan mahkamah agung, sehingga mahkamah agung untuk yang ke tigakalinya mendapat opini wtp dari bpk atas keuangan tahun 2014.

Semoga apa yang telah kita lakukan untuk lembaga yang kita cintai ini dapat menjadikan ibadah dan ladang pahala untuk kita semua serta tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada bapak pimpinan yang komitnya begitu tinggi juga kepada bapak sekretaris mahkamah agung yang kita banggakan serta para pejabat eselon 1. Alhamdulilah kita meraih wtp untuk yang ketigakalinya secara berturut-turut, bapak ibu sekalian yang saya hormati kegiatan rekonsiliasi keuangan merupakan kegiatan pertemuan antara badan urusan administrasi mahkamah agung dalam hal ini, dengan tujuan sinergitas bagian akutansi biro keuangan dan bagian infentaris kekayaan Negara IKN biro perlengkapan badan urusan administrasi mahkamah agung selaku pembina pusat dan badan pengawasan mahkamah agung dengan 7 unit eselon 1 di lingkungan mahkamah agung dan 31 satuan kerja unit pelaksana teknis koordinator wilayah dipa 00501.

Para peserta dari unit masing-masing eselon 1 dan satuan kerja upt korwil adalah 1 orang operator system akutansi keuangan dan 1 orang operator simak bmn system informasi manajemen akutansi dan barang milik Negara. Berangkat dari basis pelaporan keuangan yang di anut oleh Pemerintah RI dengan basis akrual maka tidak dapat dihindari penggunaan aplikasi keuangan dan barang milik Negara yang baru dari hasil analisis pengamatan serta praktik terhadap aplikasi-aplikasi tersebut, para Pembina di bagian akutansi biro keuangan dan bagian infentarisir kekayaan Negara biro perlengkapan badan urusan administrasi mahkamah agung menemukan banyak kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan dalam proses bisnis dalam aplikasi dengan begitu pada kegiatan ini diharapkan terjadi interaksi aktif antara pembina dan peserta pada kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan semester 1 tahun 2015.

Pemeriksaan laporan keuangan masing-masing unit akutansi baik eselon 1 maupun wilayah oleh para auditor badan pengawasan mahkamah agung, interaksi aktif antara pembina dan auditor dengan peserta di maksudkan agar data laporan keuangan dari seluruh unit eselon 1 dan satuan kerja upt korwil telah melewati proses analisis pemeriksaan dan koreksi sesuai dengan setiap permasalahan transaksi keuangan dan asset yang timbul dari setiap transaksi reguler maupun perubahan akibat laporan keuangan cte menjadi akrual. Bapak ibu yang berbahagia kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan merupakan kegiatan rutin selain untuk penggabungan laporan keuangan korwil dipa 00501 dan eselon 1 dilingkungan mahkamah agung, juga sebagai media sosialisasi regulasi laporan keuangan dan kebijakan mahkamah agung.

Kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan mahkamah agung semester 1 tahun 2015 di ikuti oleh 76 orang peserta yang mewakili 7 unit eselon 1 dan 31 satuan kerja upt korwil dipa 00501 masing-masing mengirimkan 2 perwakilan. Perlu nkami sampaikan segala pembiayaan kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan semester 1 tahun 1015 di bebankan pada dipa badan urusan administrasi mahkamah agung pada anggaran tahun 2015. Semoga allah swt memberikan petunjuk dalam pelaksanaan dan pengabdian kita semua kepada bangsa dan Negara mendapat nilai ibadah di dalamnnya “amin”.

Dalam mengawali sambutannya Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Bpk. Syarifudin, mengucapkan minal aidin wal pa idzin mohon maaf lahir dan batin kepada bapak ibuhadirin semua yang hadir dalam kegiatan ini. Rapat rekonsiliasi laporan semester 1 tahun 2015 seperti ini sangat penting dan diperlukan bagi kita semua, kenapa dikatakan demikian, karena 3 tahun telah kita ketahi bersama bahwa mahkamah agung telah berhasih meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK, hal ini tidak mudah bagi mahkamah agung untuk mendapatkan wtp, kesulitan di tahun pertama untuk mendapatkan wtp karena beberapa tahun sebelumnya mendapatkan wdp bahkan sampai disclaimer.

Sejarah perjalanan wtp dengan susah payah ketika itu waktu saya menjabat sebagai kepala badan penawasan dan alhamdulilah dibawah kepemimpinan Sekretaris Mahkamah Agung dapat mecapai opini WTP dari BPK, karena kesungguhan dan kerja keras kita semua dan hasil rapat koordinasi seperti ini kalau tidak dilaksanakan tidak mungkin untuk mendapatkan WTP. Dengan kesungguhan beliau Bpk. Nurhadi begitu menduduki jabatan sebagai Sekretaris MA langsung mencanangkan MA harus WTP dan ternyata berhasil.

Sejarah masalalu untuk dijadikan pelajaran yang berharga bagi kita untuk tidak mengalami opini WDP dari BPK. Contoh yang sulit waktu itu barang milik Negara di MA ada ribuan kendaraan yang clir secara administrasi sampai 20, waktu itu ada data yang duplikasi ada yang tercatat 2 ada yang 1 dan tidak ada yang beres, ada 1 temuan dari BPK sangat sulit sekali waktu itu exenplannya ada tapi pelaksanaannya tidak ada. System laporan keuangan harusnya di awali dari unit akutansi kuasa pengguna anggaran, satker masing-masing lalu lapor ke korwil dari korwil masuk ke akutansi satuan kerja eselon 1 dari eselon 1 muaranya ke kuasa pengguna anggaran mahkamah agung. Kenapa hal ini di ingatkan kembali untuk kita semua karena yakin ini tidak akan terjadi dan jadikanlah masalalu sebagai cermin bagi kita agar apa yang tidak baik yang sudah kita alami jangan terjadi lagi.

Laporan keuangan lakukanlah dengan berjenjang sebagaimana mestinya aplikasi keuangan ini sangat cepat sekali berubah pelajarilah dengan baikkalau tidak kita akan ketinggalan. Dan sekarang MA dengan berbagai prestasi yang telah di capai untuk dapat mempertahankannya dengan sebaik-baiknya ada pepatah kata orang lebih sulit mempertahankan daripada mencapai/memperjuangkan tapi dengan sunguh-sungguh akan tetap bertahan dan mendapatkan apresiasi dari instansi Pemerintah.

Dalam mengakhiri sambutannya syaripudin kembali memberikan penekanan bahwa 3,4 tahun yang lalu tidak pernah terbayangkan tapi sekarang menjadi kenyataan ini berkat kerja keras bapak ibu semua serta bahu-membahu dengan sunguh-sungguh dan tulus ikhlas kita laksanakan pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya, dengan dibawah koordinasi Sekretaris MA dan secara resmi Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Bpk. Syarifudin membeka rapat Rekonsiliasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual Semester 1 Tahun 2015.

Kegiatan rapat ini di lanjutkan dengan pengarahan dari Sekretaris Mahkamah Agung Bpk. Nurhadi. Hadir dalam pebukaan kegiatan ini Ketua Kamar Pembinaan MA, Sekretaris MA, para pejabat eselon 1,2 dan 3 dilingkungan MA serta para peserta rapat. (rs/ds)

Perpanjang Nota Kesepahaman MA RI-MA Sudan, Ketua MA RI Lakukan Kunjungan ke Sudan

Ditulis oleh Ibal 11 Juni 2015

Perpanjang Nota Kesepahaman MA RI-MA Sudan, Ketua MA RI Lakukan Kunjungan ke Sudan


(Delegasi MA RI dalam berbagai sesi di MA Republik Sudan)

Khartoum | badilag.net

Kamis, 4 Juni 2015, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. melakukan kunjungan resmi ke Sudan dalam rangka memenuhi undangan Ketua Mahkamah Agung Republik Sudan, Prof. Dr. Haedar Ahmad Dafallah yang sebelumnya telah berkunjung ke Indonesia pada tahun 2013.

Dalam kunjungan kali ini, Ketua MA Ri didampingi sejumlah pejabat MA RI yang terdiri dari Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial, H. Suwardi, S.H., M.H., Ketua Kamar Peradilan Agama, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Drs. H. Abdul Manaf, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama MA RI, Dr. Hasbi Hasan, Hakim PA Cibinong, Dr. Nasich Salam S., Lc., LLM dan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Aref Gunawansyah, S.H., M.H.  pada 1 Juni 2015 di ruang kerjanya.

“Kunjungan kami dan Delegasi MA RI ke Sudan dalam rangka memenuhi undangan YM Ketua MA Sudan yang telah disampaikan sejak tahun 2013 namun baru bisa terlaksana saat ini, sekaligus untuk memperkuat kerjasama peradilan bagi kedua belah pihak yang telah berjalan dengan memperpanjang Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani sejak tanggal 17 November 2011 dan telah berakhir pada tanggal 17 November 2014 yang lalu’, demikian papar Ketua MA RI ketika melakukan courtesy call ke ketua MA Sudan.

Kunjungan yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 3-6 Juni 2015 tersebut dimanfaatkan dengan berbagai kegiatan yang cukup padat dari sejak kedatangan sampai kepulangan.

Di antara program-program yang sudah disiapkan pihak Sudan adalah joint meeting tentang sistem peradilan di kedua negara Indonesia dan Sudan berikut peluang-peluang kerjasamanya, Review kerjasama peradilan selama beberapa tahun terakhir dan Penandatanganan perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU).


(Delegasi MA RI diterima Menteri Kehakiman Sudan dan Overview tentang Islamic Economic Practice di Sudan)

Selain itu, dijadwalkan beberapa kegiatan lain seperti General Studium oleh Ketua MA RI dihadapan para hakim agung dan hakim tingkat banding Sudan tentang Peradilan dan cetak biru Mamkamah Agung RI, Overview Perbankan dan Ekonomi Syariah Sudan oleh Bank Sentral Sudan, Kunjungan-Kunjungan ke berberapa pengadilan termasuk Courtesy Call ke Ketua DPR Sudan, Prof. Dr. Ibrahim Ahmad Umar dan Presidan Sudan, Jenderal Omar Hasan Ahmad El Basyir serta pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Sudan.

Poin-Poin Positif Peradilan Sudan

Tercatat ada beberapa hal mengagumkan dari Sudan, khususnya di bidang yudisial, yang layak untuk dijadikan perhatian oleh MA RI dan badan peradilan di bawahnya. Tiga hal tersebut adalah berkaitan dengan praktik ekonomi syariah. Meski tergolong negara berkembang, Sudan ternyata menjadi negara pelopor ekonomi syariah. Tak tanggung-tanggung, saat ini praktek kegiatan ekonomi di Sudan baik sektor perbankan maupun keuangan lain mengacu pada ekonomi syariah. Bank Sentral Sudan pun secara resmi telah menganut sistem ini.

Dari segi pranata hukum, Sudan telah memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diantaranya adalah hukum materiil dengan Undang-Undang Perdata Tahun 1984 dan Undang-Undang Hukum Acara tahun 1983.


(Delegasi MA RI diterima Ketua DPR Republik Sudan dan Presiden Sudan)

Selain itu, Dunia peradilan Sudan memiliki keunggulan di bidang independensi hakim. Di negara yang bertetangga dengan Mesir itu, hakim dikondisikan supaya terbebas dari pelbagai intervensi. Oleh karena itu berbagai kode etik telah ditegakkan Mahkamah Agung Sudan dalam menjaga integritas dan kehormatan hakim dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Ekstrimnya, untuk sekedar pergi ke pasar pun para hakim Sudan dilarang karena dianggap akan dapat mengurangi optimalisasi peran penegakan hukum yang dibutuhkan kewibawaan dan terhindar dari kemungkinan adanya intervensi dari pihak manapun.

Sebagai konsekwensi, Mahkamah Agung Sudan diperkenankan secara undang-undang untuk mengelola kegiatan usaha dalam rangka memenuhi segala kebutuhan para hakimnya.

Yang tak kalah menariknya, dalam rangka menjaga marwah pengadilan dan independensi utuh peradilan ialah adanya independensi anggaran lembaga peradilan. Sistem penganggaran yang sepenuhnya ada di MA, bukan berdasarkan belas kasih pemerintah, tapi berdasarkan prosentase anggaran negara yang besarannya ditentukan oleh Komisi Yudisial yang Ketuanya adalah Ketua Mahkamah Agung Sendiri dan dengan anggota para Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Keuangan serta Menteri Kehakiman.

Penandatanganan Perpanjangan MoU dan Kilas Balik Kerjasama Kedua Negara

Secara khusus, melalui kunjungan ini, kerjasama kedua lembaga peradilan telah mengalami babak baru dengan ditandatanganinya perpanjangan Nota Kesepahaman yang berlaku untuk lima tahun kedepan. Bidang-bidang yang tetap dipertahankan adalah pendidikan dan pelatihan termasuk short course, studi banding serta kajian-kajian hukum, pertukaran kunjungan, seminar dan loka karya, pertukaran informasi dalam hal penerapan dan pengembangan hukum, Pelatihan ekonomi syariah dll.

(Pembahasan Overview MoU dan penandatanganan perpanjangan MoU)

Sekedar kilas balik, hal menggembirakan yang perlu dicatat bahwa hubungan antar lembaga peradilan dua negara telah dimulai pada tahun 2007, ketika itu delegasi Mahkamah Agung RI, yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Prof DR Bagir Manan, menghadiri Konferensi World Intellectual Property Organization (WIPO) yang diselenggarakan di Khartoum, yang kemudian disusul pada tahun 2008 dengan studi banding yang dipimpin oleh Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial, Ibu Marianna Sutadi, untuk merampungkan penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai acuan hukum terapan para hakim Pengadilan Agama di Indonesia.

Pada tahun 2010, delegasi Mahkamah Agung Sudan berkunjung ke Jakarta dalam rangka melihat secara langsung perkembangan peradilan di tanah air. Dan pada tahun yang sama pula, Mahkamah Agung Sudan memberikan kesempatan kepada 7 orang Hakim Indonesia untuk melakukan observasi dan pengkajian mendalam tentang pengalaman Sudan dalam menangani perkara-perkara ekonomi syariah selama lebih dari dua minggu. Kunjungan Dr. Muhammad Rum Nessa, Sekretaris Mahkamah Agung RI beserta rombongan pada tahun 2011 dan 5 hakim indonesia dari lingkungan peradilan agama, peradilan umum dan peradilan tata usaha negara pada tahun 2014 semakin menunjukkan bahwa kerja sama di bidang hukum dan peradilan ini semakin meningkat.

Tatap Muka Dengan Masyarakat Indonesia di Sudan



(Tatap muka Delegasi MA RI dengan Masyarakat Indonesia di Sudan)

Pada kesempatan kunjungan ke Sudan kali ini, Ketua MA RI juga melakukan pertemuan dan dialog interaktif dengan Masyarakat Indonesia di Sudan yang terdiri dari keluarga besar KBRI Khartoum, Para profesional dan mahasiswa dalam sebuah jamuan makan malam yang diadakan oleh Dubes RI Khartoum di Wisma Duta. Pada pertemuan tersebut, Ketua MA dan Masyarakat Indonesia di Sudan telah melakukan diskusi hangat seputar masalah hukum, peradilan, dan isu-isu terkini di tanah air.

Biro Keuangan MA Selenggarakan IN-HOUSE TRAINING Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Berbasis Akrual.

Ditulis oleh Ibal 29 Mei 2015

Biro Keuangan MA Selenggarakan IN-HOUSE TRAINING Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Berbasis Akrual.

Gambar Berita Jakarta - Humas, Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung bekerjasama dengan Kementerian Keuangan menyelenggarakan In-House Training dalam rangka penyusunan laporang keuangan semester I tahun 2015 berbasis akrual, pada hari Rabu, 27 Mei 2015 diRuang rapat Wiryono, Lt. II gedung Mahkamah Agung RI Jakarta Pusat.

Kegiatan ini bertujuan untuk persiapan pelaksanaan penyusunan laporang keuangan berbasis akrual yang telah di luncurkan oleh Kementerian Keuangan. Dan Mahkamah Agung mendapatkan kehormatan sebagai Duta Akrual dari Kementerian Keuangan.

Pelatihan ini di buka secara resmi tepat pukul 09.00 WIB oleh Kepala Bagian Akuntansi pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi (BUA) Tjahyono, SH. Dalam sambutan pembukaanya beliau menyatakan bahwa pelatihan ini sangat penting dalam rangka penyusunan laporang keuangan mahkamah agung berbasis akrual dan berpesan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh dengan materi yang akan diberikan para narasumber/pembicara dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Laporan keuangan berbasis akrual ini akan berpengaruh terhadap laporan realisasi anggaran dan opini penilaian keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Mahkamah Agung.

Pelatihan ini selama 2 hari dari tanggal 27-28 Mei 2015. Peserta yang mengikuti pelatihan ini merupakan para Pejabat Pemegang Komitmen, Bendahara Pengeluaran yang berada di lingkungan Mahkamah Agung dari masing-masing satker eselon I antara lain Badan Urusan Administrasi, Kepaniteraan, Pengawasan, Balitbang Diklat Kumdil, Dirjen Badilum, Dirjen Badilag dan Dirjen BadilmilTUN dan para staf dan umum keuangan dari 4 lingkungan peradilan tingkat banding dan pertama se DKI Jakarta.

Pembukaan ini di hadiri Kabag Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perencanaan dan Organisasi Dodo Surganda, SH., Mpd, Kabag Perbendaharaan pada Biro Keuangan Ardaning Sandrawati, SH dan Kasubbag Akuntansi 1 A serta para peserta yang hadir dalam pelatihan ini. (ds/humas)

LOKA KARYA PENUTUPAN C4J DIHOTEL PULLMAN KERJA SAMA ANTARA USAID DENGAN MAHKAMAH AGUNG RI.

Ditulis oleh Ibal 29 April 2015

LOKA KARYA PENUTUPAN C4J DIHOTEL PULLMAN KERJA SAMA ANTARA USAID DENGAN MAHKAMAH AGUNG RI.

Gambar Berita Jakarta-Humas, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Suwardi, SH.,MH Membuka Lokakarya Penutupan Antara MA dengan C4J yang diselenggarakan di Hotel Pullman Jakarta. Peserta Lokakarya Yang dihadiri Para Ketua Kamar, Para Eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung dan juga Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia berlangsung selama 1 hari . Kerja sama yang Telah Berlangsung antara Mahakamah Agung dengan C4J ini sudah menghasilkan beberapa hasil yaitu :
1.Sistem Penelusuran Perkara (SIP)
2.Layanan Informasi Publik dan Bantuan Hukum
3.Pengelolaan Sumber daya Manusia
4.Pembangunan Jalan-Jalan
5.Pendidikan dan Pelatihan

Semua Program ini sudah berjalan dan sesuai dengan cetak Biru Pembaharuan 2010-2035 telah menetapkan 6 arahan Pembaharuan yaitu

1.Arahan Pembaharuan fungsi Penelitian dan pengembangan
2.Arahan Pembaharuan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
3.Arahan Pembaharuan Sistem Pendidikan dan Pelatihan
4.Arahan Pembaharuan dalam pengelola anggaran
5.Arahan pembaharuan Pengelola Aset
6.Arahan pembaharuan Teknologi dan Informasi

Kerja sama ini sesuai dengan Cetak Biru Pembaharuan 2010-2035, yaitu bertujuan untuk mempertajam arah dan langkah Mahkamah Agung dalam mewujudkan badan peradilan yang agung.

Loading feeds...

Created by SopanTech Solutions

Other Menu

Tautan Eksternal

Tautan Aplikasi

 alt



Informasi Perkara


alt


sms_icon

Mahkamah Agung R.I.

 alt


alt


badilum


eeesyariah


dilmiltun


header


litbangkumdil


portal-rakernas-mari

Link Terkait

 IKON KHES


e-doc-new


justice


legislasi


hasil_rakernas


legalitas org

Terjemah Bahasa

Ketua dan Wakil Ketua

Vinaora Nivo Slider

Hakim-Hakim

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Struktural dan Fungsional

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

.: J A M :.

Jajak Pendapat

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

 

 

 

 


  Hasil

Video Peradilan

Who's Online

Ada 96 tamu online

OnClick Update SIADPA

 

Download Update Aplikasi
SIADPTA PLUS  & SIADPA PLUS
Untuk Aplikasi Online dapat melalui SIADPA Web Online

Jam Pelayanan

Senin - Kamis   : Pukul 08.00 - 16.30
Jum'at   : Pukul 08.00 - 17.00
Jadwal Sidang
Senin - kamis   : Pukul 09.00 - Selesai