1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Pengumuman/Undangan

  • Assalamu 'alaikum wr. wb.|Selamat Datang di Situs Resmi/Website PA. Poso|Media Informasi & Transpransi Pengadilan Agama Poso |Sampaikan Saran dan Kritik ke email : pa.poso-pengaduan@yahoo.co.id| -

      

                                                         Selamat

New Picture (2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG DAPAT DICAPAI DALAM WAKTU 10 SAMPAI 15 TAHUN

Ditulis oleh Ibal 14 April 2014

MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG DAPAT DICAPAI DALAM WAKTU 10 SAMPAI 15 TAHUN

Banjarmasin – Humas. Beberapa syarat dalam mewujudkan badan Peradilan yang agung tanpa menunggu sampai tahun 2035, yaitu seluruh jajaran Pengadilan harus memahami cetak biru dan menuangkan dalam rencana program

Untuk mewujudkan badan Peradilan yang agung tidak perlu menunggu tahun 2035, meski menurut cetak biru Mahkamah Agung pencapain visi tersebut akan dicapai dalam rentan waktu 2010 – 2035, menyakini visi tersebut dapat dicapai dalam waktu 10 sampai 15 tahun, ujar Ketua Mahkama Agung RI Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH dalam pembinaan teknis dan administrasi yudisial terhadap para ketua, wakil ketua, hakim dan panitera sekretaris tingkat pertama dan banding dari 4 (empat) lingkungan se-wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Sabtu 12 April 2014, bertempat di hotel novotel Banjarmasin. Rapat ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar, para Hakim Agung, Eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung.

Pembinaan teknis dan administrasi merupaan kebijakan pimpinan untuk mengantikan Rakernas (Rapat Kerja Nasional), karena lebih efisien, efektif dan lebih besar manfaatnya karena seluruh Ketua Pengadilan, Hakim dan panitera dapat langsung mempertanyakan permasalahaan teknis yang dihadapi.

Dalam pembinaan teknis dan administrasi yudisial dibahas pula mengenai program pembaharuan Mahkamah Agung, seperti “one day publish” yaitu maklumat pelayanan dari Mahkamah Agung untuk mempublikasikan amar singkat putusan pada hari pertama putusan tersebut diucapkan dan mempublikasikan putusan tersebut pada hari yang sama, ungkap Ketua Makamah Agung

Mahkamah Agung melakukan perubahaan cara membaca serentak juga telah menerapkan hari musyawarah majelis harus ditentukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas ditarik oleh ketua majelis. Sedangkan pada Pengadilan tingkat pertama tenggang waktu penyelesaikan perkara adalah 5 (lima) bulan dan Pengadilan tingkat banding adalah 4 (empat) bulan.

Selain mengadakan pembinaan teknis dan administrasi yudisial, Jum’at 11 April 2014 Ketua Makamah Agung juga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu, Batu Lisin provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam acara ini dilakukan penyerahan aset berupa rumah jabatan dinas sebanyak 12 (dua belas) unit dari Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming, SH kepada Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH, sekaligus meresmikan rumah jabatan dinas.

Rumah jabatan dinas ini diperuntukkan kepada Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Batu Lisin. Hadir pula dalam acara ini Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar, para Hakim Agung, Eselon I dan II Mahkamah Agung, dan para muspida daerah Tanah Bumbu.

PENGADILAN UNTUK SEMUA

Ditulis oleh Ibal 07 April 2014

PENGADILAN UNTUK SEMUA

JAKARTA-HUMAS, Small Claim Court, atau secara sederhana dapat juga diartikan sebagai `Pengadilan Rakyat`. Dapat juga diterjemahkan sebagai pengadilan konsiliasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat.

Tanggung jawab utama dari small claim court adalah untuk melaksanakan keadilan. Setiap pengadilan berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil dengan menjunjung tinggi aturan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan. Dilatarbelakangi akan kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung dan Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD mengadakan Forum Grup Discussion (FGD)pada Kamis, 3 April 2014. Bertempat di Novotel, Jakarta, FGD ini mengangkat tema kerangka hukum bagi para introduksi dan penerapan prosedur gugatan kecil (Small Claim Procedure) pada sistem peradilan perdata di Indonesia.

Dalam diskusi yang diikuti oleh para hakim agung dan praktisi hukum, dibahas juga bahwa mekanisme Small Claim Court berada dalam jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, akan tetapi dengan prosedur beracara yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa, yaitu dengan acara singkat (sederhana). Pada Small Claim Court menjembatani antara penyelesaian sengketa melalui non litigasi yang didasarkan pada kesepakatan tetapi hasil yang dicapai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tetapi prosedurnya panjang, tidak murah dan tidak sederhana.

Dengan demikian melalui small claims court akan diperoleh penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana menitikberatkan pada kesepakatan para pihak namun dilakukan dalam proses litigasi di pengadilan dengan acara yang khusus, sehingga hasilnya/ putusannya mempunyai kekuatan mengikat karena merupakan putusan hakim pengdilan. Dalam menegakkan hukum, sudah selayaknya keadilan menyentuh semua kalangan tanpa kecuali. Pengadilan bukanlah bagi sebagian kalangan saja, namun pengadilan untuk semua. Publik harus mendapatkan pelayanan yang baik di pengadilan.

FGD ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suwardi, SH., MH. Diharapkan melalui FGD ini akan didapatkan masukan yang konstruktif bagi MA untuk membuat peraturan MA yang akan mengatur lebih jelas lagi mengenai mekanisme pelaksanaan small claim court. (ifh/sf)

Pelayanan Isbat Nikah Terpadu di Gorontalo Sudah Pakai SEMA 3/2014

Ditulis oleh Ibal 02 April 2014

Pelayanan Isbat Nikah Terpadu di Gorontalo Sudah Pakai SEMA 3/2014


Bupati Boalemo menyerahkan buku nikah dan akta kelahiran kepada masyarakat yang telah selesai mengikuti sidang isbat nikah (Foto: Humas PTA Gorontalo)

Gorontalo l Badilag.net

Untuk pertama kali di Provinsi Gorontalo, pelayanan isbat nikah terpadu, pencatatan nikah dan pencatatan kelahiran dilaksanakan Senin (24/3/2014) lalu, di ruang Serba Guna Kantor Camat Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

Kegiatan yang menarik perhatian masyarakat ini  dibuka secara resmi oleh Bupati, dihadiri pejabat yang mewakili Gubernur, Ketua PTA Gorontalo, 4 Ketua PA seprovinsi Gorontalo, pejabat dari unsur Kementerian Agama, Dinas Dukcapil, pejabat dan tokoh masyarakat lainnya .

Isbat nikah 62 pasangan suami isteri pada pelayanan terpadu ini ditangani oleh 5 orang hakim  dengan sistem hakim tunggal, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tatacara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu.

Ketua PA Tilamuta, Drs. Dasri Akil, SH, yang memilayahi kabupaten Bualemo ini menyatakan bahwa banyak sekali pasangan suami-isteri di wilayahnya yang tidak memiliki buku nikah. Akibatnya, anak-anak mereka juga tidak mempunyai akta kelahiran.

Berdasarkan data sementara hasil survey Kementerian Agama Kabupaten Boalemo melalui KUA-KUA yang dilaksanakan sejak akhir bulan November 2013 sampai dengan awal Maret 2014 terdapat sejumlah 2078 pasangan suami isteri yang tidak memiliki buku nikah.

Atas dasar inilah, dengan payung  MoU antara Gubernur, Ketua PTA dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo pada bulan Oktober 2013, pelayanan terpadu yang melibatkan PA Tilamuta, KUA dan Dinas Catatan Sipil Bualemo dilaksanakan.

Tahapan-tahapan Pelayanan Terpadu dan Kordinasi Antar Instansi

Pelayanan terpadu yang dilaksanakan 10 hari sejak ditandatanganinya SEMA 3/2014 ini telah lama direncanakan dan telah melalui tahapan-tahapan.

Tahap I, KUA melaksanakan pendataan pasangan suami isteri yang belum memiliki buku nikah, lalu diinformasikan ke PA. Tahap II, PA meninjau lokasi dan melakukan kordinasi. Setelah itu, tahap III, PA melakukan verifikasi data pasangan suami-isteri yang layak diisbatkan dalam layanan terpadu. Tahap IV merupakan pelaksanaan pelayanan terpadu sekaligus penyerahan salinan penetapan, buku nikah dan akta kelahiran.

Ketua PTA Gorontalo sedang memberi sambutan pada saat acara pembukaan pelayanan terpadu.

Adanya kordinasi yang baik dalam pelaksanaan terpadu ini tidak lepas dari dukungan Gubernur dan para Bupati serta kordinasi antara instansi terkait, bahkan sebelum MoU di tingkat provinsi ini dilakukan, bulan Oktober tahun lalu.

Ketua PTA Gorontalo, Drs. HA Dahlan, SH, MH, sebagai salah satu tokoh sentral dalam pelayanan terpadu ini pada bulan Oktober tahun lalu mulai melakukan kordinasi dengan instansi terkait dengan mengadakan pertemuan  pembahasan awal rencana pelayanan terpadu sekaligus menyiapkan MoU.

Adviser AIPJ, Wahyu Widiana, hadir saat itu sebagai satu-satunya pembicara dari luar wilayah Gorontalo.

Tahun ini, pelaksanaan pelayanan terpadu yang digagas dan didukung Gubernur itu sudah mulai bergulir.  Di Kabupaten Boalemo, terjadwal tanggal 24 Maret di Kec. Paguyaman, 28 Maret di  Kec. Dulupi, 2 April di Kec Wonosari, 3 April di Kec. Paguyaman Pantai, 4 April di Kec. Botumoito dan Mananggu, dan 8 April di  Kec. Tilamuta.  Di kabupaten-kabupaten lainnya tampaknya juga akan segera menyusul.

PENEGAKAN HUKUM DAN ETIKA DALAM PEMILIHAN UMUM

Ditulis oleh Ibal 19 Maret 2014

PENEGAKAN HUKUM DAN ETIKA DALAM PEMILIHAN UMUM

JAKARTA – HUMAS, Dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang ke 61 PP IKAHI menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Mewujudkan Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil melalui Penegakan Hukum dan Etika”. Seminar ini merupakan rangkaian dari kegiatan Ulang Tahun IKAHI yang dipusatkan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Maret 2014. Sebagai organisasi di bidang hukum, usia 61 merupakan usia yang panjang. “Semoga di usia ini, IKAHI menjadi lebih bijaksana” ujar Ketua Umum IKAHI, Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Seminar Nasional sendiri merupakan agenda tahunan IKAHI yang berlangsung sejak kepemimpinan DR. HM Hatta ALI, SH., MH. “Jadi selain menjadi ajang pertemuan dan silaturahmi juga sebagai sarana berbagi ilmu melalui seminar. Sementara tema yang dipilih tentunya yang tengah menjadi isu di masyarakat” tegas Ketua Penyelenggara Seminar, Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP, M.Hum. Lebih lanjut disampaikan bahwa tahun 2014 adalah tahun poltik karena bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum. Banyaknya pendapat pakar hukum mengenai pelaksanaan Pemilu dan sengketa pada akhir-akhir ini mendorong PP IKAHI mengadakan seminar kali ini “Bahkan, ada wacana bahwa sengketa Pemilu akan dikembalikan kepada MA. Sementara, tidak lantas begitu saja wacana tersebut dapat digulirkan, harus dilihat aspek-aspek hukum dan kewenangannya supaya tidak tumpang tindih dengan kewenangan instansi lainnya”.

Ketua Umum IKAHI berharap melaui seminar nasional ini akan mampu meningkatkan performance profesionalisme para hakim dan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak demi efektifitas penegakan hukum Pemilu. Seminar Nasional akan dibuka langsung oleh Ketua MA dengan melibatkan para ahli sebagai narasumber adalah Prof, Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Dr.Artidjo Alkotsar, SH., LLM, Prof. DR. Bagir Manan . SH.,M MCL, Refly Harun, SH., MH., LLM.

Pemahaman terhadap dasar hukum mengenai Pemilu yang benar adalah sebuah keharusan. Melalui seminar ini diharapkan tentunya akan tercipta kesadaran hukum bagi para penyelenggara peserta Pemilu dan demi terselenggaranya Pemilu yang berkualitas (ifh/humas)

Loading feeds...

Created by SopanTech Solutions

Other Menu

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini1268
mod_vvisit_counterKemarin1749
mod_vvisit_counterMinggu ini7778
mod_vvisit_counterMinggu lalu7125
mod_vvisit_counterBulan ini31070
mod_vvisit_counterBulan lalu59266
mod_vvisit_counterAll days687231

Tautan Eksternal

Tautan Aplikasi

 alt



Informasi Perkara


alt


sms_icon

Mahkamah Agung R.I.

 alt


alt


badilum


eeesyariah


dilmiltun


header


litbangkumdil


portal-rakernas-mari

Link Terkait

 IKON KHES


e-doc-new


justice


legislasi


hasil_rakernas


legalitas org

Terjemah Bahasa

Ketua dan Wakil Ketua

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Hakim-Hakim

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Struktural dan Fungsional

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

.: J A M :.

Jajak Pendapat

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

 

 

 

 


  Hasil

Video Peradilan

Who's Online

Ada 10 tamu online

OnClick Update SIADPA

 

Download Update Aplikasi
SIADPTA PLUS  & SIADPA PLUS
Untuk Aplikasi Online dapat melalui SIADPA Web Online

Jam Pelayanan

Senin - Kamis   : Pukul 08.00 - 16.30
Jum'at   : Pukul 08.00 - 17.00
Jadwal Sidang
Senin - kamis   : Pukul 09.00 - Selesai