1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Pengumuman/Undangan

  • Assalamu 'alaikum wr. wb.|Selamat Datang di Situs Resmi/Website PA. Poso|Media Informasi & Transpransi Pengadilan Agama Poso |Sampaikan Saran dan Kritik ke email : pa.poso-pengaduan@yahoo.co.id| -

      

                                                         Selamat

New Picture (2)

 

Ketua MA Hadiri Rakor Pimpinan Lembaga Negara di MK

Ditulis oleh Ibal 21 Juli 2014

Ketua MA Hadiri Rakor Pimpinan Lembaga Negara di MK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu, tengah melakukan proses rekapitulasi suara hasil Pemilihan Umum Presidan dan Wakil Presiden secara berjenjang dari tingkat TPS sampai tingkat nasional. Berkaitan dengan itu, sejumlah pimpinan lembaga negara, termasuk Presiden berkomitmen untuk menjaga independensi KPU dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, menghadiri Rapat Koordinasi (RAKOR) pimpinan lembaga negara yang dihadiri Presiden Susoilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri, Ketua KPU Husni Kamil Manik, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, para Pimpinan sepakat bahwa KPU dan kemungkinan MK, tengah menjadi simpul kritis penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, Pimpinan Lembaga Negara berkomitmen untuk menjaga independensi KPU dalam menetapkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pertemuan tersebut berlangsung tertutup di lantai 2 MK, Jakarta (18/7), dan baru selesai jelang buka puasa. Usai berbuka, ketua MK didampingi seluruh kepala lembaga negara memberikan keterangan pers terkait pertemuan koordinasi tersebut. Pada kesempatan itu, Hamdan Zoelva jika nanti ada sengketa ke MK, maka Pimpinan Lembaga Negara sepakat untuk juga menjaga independensi dan imparsialitas MK dalam memutus dan mengadili sengketa tersebut. Pimpinan Lembaga Negara akan turut memastikan tidak ada intervensi dan tekanan kepada MK dalam bentuk dan cara apapun.

Lebih lanjut, Pimpinan Lembaga Negara pun berkomitmen ikut mengamankan suara rakyat, dalam hal ini mengawal, mengawasi, sekaligus membantu agar suara rakyat terjaga kemurniannya, sejak pemungutan suara 9 Juli lalu hingga penetapan hasil Pilpres secara nasional pada 22 Juli mendatang. “Dengan demikian, kita berharap suksesi kepemimpinan nasional berlangsung dengan aman dan damai sampai dengan terbentuknya pemerintahan baru sehingga agenda pembangunan nasional untuk Indonesia yang maju dan bermartabat dapat kita lanjutkan,” imbuhnya.

Para Pimpinan Lembaga Negara pun mengapresiasi kinerja penyelenggara Pemilu beserta jajarannya yang dinilai menjalankan tugas konstitusional dengan baik. Apresiasi serupa juga ditujukan kepada Pemerintah, TNI, Polri, lembaga negara, serta seluruh rakyat Indonesia yang berperan aktif mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Hal demikian, lanjutnya, telah menunjukkan kecerdasan bangsa dalam berpolitik dan berdemokrasi.

Hamdan beserta seluruh Pimpinan Lembaga Negara juga berharap hasil Pilpres dapat diterima dengan lapang dada oleh seluruh pihak, terutama oleh kedua pasangan capres dan cawapres. “Kendati demikian, seandainya ada pasangan capres dan cawapres yang keberatan dengan hasil Pilpres, Pimpinan Lembaga Negara menghimbau agar pihak yang keberatan menempuh mekanisme konstitusional yang disediakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yakni melalui Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional memutus sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,” ujarnya. (humas)

MA RI KEMBALI MEMPERKUAT KEMITRAAN DENGAN FEDERAL COURT OF AUSTRALIA DAN FAMILY COURT OF AUSTRALIA

Ditulis oleh Ibal 25 Juni 2014

MA RI KEMBALI MEMPERKUAT KEMITRAAN DENGAN FEDERAL COURT OF AUSTRALIA DAN FAMILY COURT OF AUSTRALIA

JAKARTA – HUMAS, Selasa 24 Juni 2014 bertempat di Gedung Sekretariat Terpadu Mahkamah Agung RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr HM Hatta Ali, SH., MH, Chief Justice Federal Court of Australia, The Honourable Chief Justice James Allsop AO, dan Chief Justice Family Court of Australia The Honourable Chief Justice Diana Bryant AO kembali menanda tangani pembaruan Lampiran Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial antara ketiga pengadilan. Lampiran Nota Kesepahaman yang ditinjau dan diperbaharui setiap tahun merupakan dokumen pelengkap yang ditanda tangani dari Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial diantara ketiga pengadilan yang tahun ini genap berusia sepuluh tahun yang ditanda tangani setiap lima tahun.

Di tahun ke sepuluh penanda tanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial ini, kemitraan ketiga pengadilan telah menghasilkan berbagai kontribusi signifikan, terhadap pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, banyak perbaikan pada sektor-sektor seperti manajemen perkara, keterbukaan informasi, akses masyarakat miskin marginal terhadap keadilan, pelayanan publik dan implementasi teknologi informasi berawal dari kemitraan yudisial ini.

Lampiran kerjasama yang ditanda tangani hari ini meliputi kesepakatan untuk melanjutkan kerjasama di bidang beberapa kegiatan strategis. Dengan Federal Court kemitraan akan difokuskan untuk Penataan Ulang Proses Penanganan Perkara dan Manajemen Perubahan, yang meliputi Meningkatkan Layanan Pengadilan melalui penguatan program mediasi dalam manajemen perkara, serta Akses terhadap Keadilan melalui Gugatan Kelompok. Sedangkan dengan Family Court kemitraan difokuskan kepada upaya untuk meningkatkan sektor Layanan Pengadilan yang Terjangkau dan Mudah Diakses melalui pengembangan kebijakan Mediasi pada hukum keluarga, dan Perbaikan layanan pengguna dan informasi.

Lebih dari itu, ketiga pengadilan juga sepakat untuk melanjutkan dialog timbal balik dalam topik-topik hukum pilihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang terlibat dalam kemitraan ini.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung Dr HM Hatta Ali, SH., MH mengatakan bahwa Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia, kerjasama dengan yurisdiksi lain merupakan pintu dua arah yang membawa manfaat bagi semua pihak. Bagi kami sangat penting untuk mengetahui dan mempelajari- tentang bagaimana praktek-praktek terbaik yang pernah dan akan dilakukan yang relevan dengan upaya kami mengimplementasikan cetak biru pembaruan peradilan untuk kemudian disesuaikan dengan situasi terkini di Indonesia. Sementara itu, kami juga yakin, bagaimana memberikan akses bagi keadilan pada 240 juta lebih warga negara di negeri yang sedemikian plural dan dengan peta geografis yang luas merupakan pengalaman berharga yang bermanfaat untuk diketahui yurisdiksi lainnya. Sehingga ada kemanfaatan bersama dan timbal balik dalam kerjasama ini.(humas)

KUNJUNGAN KERJA PANSUS RUU TENTANG ADVOKAT DI YOGYAKARTA

Ditulis oleh Ibal 25 Juni 2014

KUNJUNGAN KERJA PANSUS RUU TENTANG ADVOKAT DI YOGYAKARTA

Yogya–Humas, Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-undang untuk mendapatkan masukan terhadap pembahasan advokat, tim Pansus mengunjungi para penegak Hukum di wilayah Yogyakarta. Kunjungan yang bertempat di MAPOLDA Yogyakarta yang dihadiri oleh rombongan Tim Pansus yaitu H.Ahmad Yani,SH.,MH, Dhiana Anwar, SH., Sayed Muhammad Muliady, SH., Dr.H. Subyakto, SH.,MH , Drs. Adang Daradjatun, Bachrudin Nasori, S.Si, MM, Indra, SH, Prof.Dr. Hendrawan Supratikno, Dr. Azis Syamsudin,SH , Marcus Silanno, S.Ip, Muslim, SH ,Mahyudin, ST.,MM , Ichsan Soelistio.

Rapat dengar pendapat secara umum dan mendengarkan masukan dari para penegak hukum yang berada di wilayah Yogyakarta yang antara lain dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kejaksaan Tinggi Yogyakarta, kakanwil hukum dan ham Yogyakarta, Biro Hukum Setda yogyakarta serta dari Kapolda Provinsi Yogyakarta, dan juga dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII) dan para advokat khususnya. Dari seluruh berbagai draf tertulis maupun masukan –masukan mengenai Rancangan Undang-undang tentang Advokat baik secara lisan akan kami tampung semua. Serta kami akan melakukan pembahasan dan membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pasalnya, RUU Advokat merupakan inisiatif DPR.

Acara pertemuan ini diakhiri dengan serah terima cindera mata dan poto bersama (sf/RND)

Peringati 25 Tahun UU Peradilan Agama, Badilag Gelar Berbagai Lomba

Ditulis oleh Ibal 22 Mei 2014

Peringati 25 Tahun UU Peradilan Agama, Badilag Gelar Berbagai Lomba


Jakarta l Badilag.net

Ditjen Badilag kembali punya hajatan besar. Tahun ini, Badilag berencana menyelenggarakan peringatan 25 tahun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Acara peringatan itu akan diisi dengan berbagai kegiatan. Di antaranya adalah berbagai lomba yang selaras dengan program-program prioritas pembaruan peradilan agama.

“Kita berharap, dengan lomba-lomba ini, peradilan agama semakin maju dan kawan-kawan di daerah semakin semangat,” kata Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Badilag di ruang kerjanya, Senin (19/5/2014).

Ada enam lomba yang diselenggarakan Badilag tahun ini. keenam lomba itu adalah implementasi SIADPA Plus, pemanfaatan website, penggunaan SIMPEG dan e-doc, pelayanan publik dan meja informasi, pemberkasan perkara, dan penulisan karya ilmiah.

Seluruh lomba itu diselenggarakan Badilag mulai Juni hingga September 2014, dengan melibatkan tim penilai dari PTA/MS Aceh dan tim penilai dari Badilag.

Khusus untuk lomba implementasi SIADPA Plus serta pelayanan publik dan meja informasi, tim penilai dari Badilag akan turun ke lapangan. Sementara untuk empat lomba lainnya, tim penilai Badilag tidak turun ke lapangan.

Badilag menyediakan piagam penghargaan dan hadiah untuk para pemenang lomba. Pemberian award itu  akan dilaksanakan Badilag pada pekan ke-3 September 2014.

Untuk memudahkan PA/MS memahami berbagai lomba tersebut, Badilag membuat pedoman lomba dan mempublikasikannya di Badilag.net sejak Selasa kemarin.

Dirjen Badilag berharap agar para pimpinan PTA/MS Aceh menyosialisasikan berbagai lomba tersebut kepada seluruh PA/MS yang berada di wilayahnya masing-masing.Dirjen Badilag juga berharap agar PTA/MS Aceh mengadakan penilaian dengan menggunakan pedoman yang telah dibuat Badilag. Selain itu, PTA/MS Aceh diharapkan memperhatikan waktu pelaksanaan lomba yang telah ditentukan Badilag.

Loading feeds...

Created by SopanTech Solutions

Other Menu

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini385
mod_vvisit_counterKemarin1588
mod_vvisit_counterMinggu ini5730
mod_vvisit_counterMinggu lalu11207
mod_vvisit_counterBulan ini99802
mod_vvisit_counterBulan lalu65091
mod_vvisit_counterAll days917966

Tautan Eksternal

Tautan Aplikasi

 alt



Informasi Perkara


alt


sms_icon

Mahkamah Agung R.I.

 alt


alt


badilum


eeesyariah


dilmiltun


header


litbangkumdil


portal-rakernas-mari

Link Terkait

 IKON KHES


e-doc-new


justice


legislasi


hasil_rakernas


legalitas org

Terjemah Bahasa

Ketua dan Wakil Ketua

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Hakim-Hakim

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Struktural dan Fungsional

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

.: J A M :.

Jajak Pendapat

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

 

 

 

 


  Hasil

Video Peradilan

Who's Online

Ada 4 tamu online

OnClick Update SIADPA

 

Download Update Aplikasi
SIADPTA PLUS  & SIADPA PLUS
Untuk Aplikasi Online dapat melalui SIADPA Web Online

Jam Pelayanan

Senin - Kamis   : Pukul 08.00 - 16.30
Jum'at   : Pukul 08.00 - 17.00
Jadwal Sidang
Senin - kamis   : Pukul 09.00 - Selesai