1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE PALANGKARAYA

Ditulis oleh Ibal 12 Maret 2015

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE PALANGKARAYA

Palangkaraya-Humas, Rapat Kunjungan Komisi III DPR RI dengan 3 (tiga) lingkungan pengadilan se wilayah Hukum Provinsi Kalimantan Tengah Yang dilaksanakan dipengadilan Tinggi Palangkaraya , Dalam rangka melakukan fungsi Budgeting dan Pengawasan, Komisi III DPR RI melakukan serangkaian kunjungan kerja wilayah Palangkaraya, di mulai dengan melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Selasa Tanggal 10 Maret 2015, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan Rapat kerja dengan jajaran 3 ( tiga ) lingkungan Peradilan se-wilayah Hukum Provinsi Kalimantan Tengah.

Kunjungan kerja yang dipusatkan di Palangkaraya ini, di ketuai oleh H.Desmond Junaidi Mahesa, SH.,MH dengan anggota yang terdiri dari Masinton Pasaribu,SH, Achmad Zacky Siradj, Ir.H.Adies Kadir,SH.,M.Hum, Wihadi Wiyanto,SH., H.Iwan Kurniawan,SH., Drs.Wenny Warouw, Ruhut Poltak Sitompul., Daeng Muhammad, Se.,M.Si, Bahrudin Nasori, S.Si, MM, H.Aboebakar Al-Habsyi,SE, H.Arsul Sani, SH.,M.Si, Drg.Hj.Yayuk Sri Rahayuningsih,MM.,MH, dan beberapa penghubung dari Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham dan BNN.

Rapat Kerja yang bertempat di Pengadilan Tinggi Palangkaraya ini juga dipaparkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Hesmu Purwanto, SH.,MH Mengenai, UU KUHAP, dan UU MA dan semakin maraknya penyalahgunaan Narkoba didaerah ini. dan Ada beberapa hal kendala yang dihadapi yaitu minimnya anggaran di Pengadilan tingkat pertama , Kondisi Pengadilan Negeri Sampit Agak sempit.dan belum ada rumah dinas untuk para hakim untuk Pengadilan negeri tamiang layang dan pengadilan negeri kasongan. Selain itu juga kurangnya mobil dinas pada tiap-tiap pengadilan dirasa sangat menggangu dalam proses pelayanan, idealnya tiap dipengadilan negeri harus memiliki lebih dari 4 mobil dinas, namun dari keterangan aset terbut , masih terdapat 7 satuan kerja yang dirasa mobil dinasnya masih kurang, seperti halnya pengadilan negeri kapuas yang hanya memiliki 1 mobil dinas , bahkan masih terdapat satuan kerja yang tidak memiliki mobil dinas seperti halnya dengan pengadilan negeri Kasongan. Dalam meningkatkan sumber daya manusia, memberikan pengawasan kepada para Hakim ataupun juga pegawai baik internal ataupun exsternal se wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Drs.H. Abdul Halim Syahran, S.H., M.H Memaparkan mengenai kurangnya Sumber daya Manusia yang ada di Pengadilan Tingggi Agama ,Kurang 3 (tiga) Pengadilan Agama yang belum sesuai dengan Prototype yaitu PA Palangkaraya, PA Pangkalan Bun, PA Buntok. Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama mendukung beberapal hal dalam penguatan Kelembagaan yaitu Menyelesaikan Pembangunan gedung PA Muara Taweh sesuai dengan protoype tahun 2015, Pengusulan peningkatan kelas PA Palangkaraya dari kelas IB menjadi kelas IA dikarenakan kondisinya berada diibukota provinsi,pengusulan pengadilan baru dikabupaten pemakaran yaitu PA Kuala Pembuang di kabupaten Seruyan, PA Kasongan dikabupaten katingan, PA Tamiang Layang dikabupaten Barito Utara, PA Pulang Pisau dikabupaten pulang pisau, PA kuala kurun dikabupaten lamandau, PA Sukamara dikabupaten Sukamaru.

Dan Pemaparan Terakhir dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya H.Bambang Wicaksono,SH.,MH mengenai kasus yang menonjol yaitu Banyaknya perizinan batubara, Pertambangan, dan regulasi lainnya yang tumpang tindih. Dan kendala yang dihadapinya diantaranya banyaknya tenaga administrasi yang merangkap jabatan, dan kurangnya mobil dinas.

Komisi III DPR-RI melalui H.Desmond Junaidi Mahesa, SH.,MH sebagai Ketua Tim akan mempelajari dan meneliti usulan-usulan tersebut dan akan dijadikan bahan rapat di DPR-RI berikutnya.

Acara Rapat kerja di lanjutkan dengan sesi penukaran cindera mata dan foto bersama.

KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI : " MA HARUS JADI INSPIRASI "

Ditulis oleh Ibal 16 April 2015

KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI : " MA HARUS JADI INSPIRASI "

Gambar Berita

Bogor-Humas, Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung merupakan visi MA. Untuk mewujudkannya diperlukan usaha dan kerja keras dari seluruh elemen di MA dan empat lingkungan peradilan. Salah satu elemen dasarnya adalah sumber daya manusia (SDM) . "Pelayanan publik dan transparansi pada pengadilan menjadi agenda utama untuk menuju badan peradilan yang agung. MA sebagai lembaga yudikatif yang pertama dibentuk di Indonesia harus menjadi inspirasi ! " Ungkap Kepala Badan Urusan Administrasi, Dr.Drs. Aconur,MH dalam pembukaan Character Building. 2015 di Balitbangdiklatkumdil MA, Megamendung, Bogor pada Rabu, 15 April 2015 pukul 15.00 WIB.

SDM yang menjadi motor penggerak organisasi harus berkualitas dan berkarakter. Untuk mendapatkannya diperlukan pelatihan dan pembinaan sehingga akan dihasilkan SDM yang sesuai dengan karakter organisasi. Diharapkan melalui kegiatan charachter building ini akan mencetak SDM yang dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari dan memotivasi. Seiring dengan tuntutan masyarakat akan aparat penegak hukum yang bersih dan profesional, diharapkan pula melalui kegiatan ini akan mampu membuka wawasan dan potensi positif sehingga dapat menjadi pelayan publik yang baik.

Dalam laporan kegiatannya, Kepala Bagian Bina Sikap Mental, Drs. Muhidin, MH menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang berlangsung hingga Jumat,17 April 2015 ini akan diisi materi seputar teamwork, leadership skill, synergy building oleh para training berpengalaman. (Ifah/humas)

Di Jepang, Hakim PA Wonosari Belajar Mediasi

Ditulis oleh Ibal 08 April 2015

Di Jepang, Hakim PA Wonosari Belajar Mediasi

Selama dua pekan, seorang hakim perempuan yang bertugas di Pengadilan Agama Wonosari, Latifah Setyawati, S.H., M.Hum., berkesempatan belajar mediasi di Jepang. Di Negeri Sakura itu, ia bersama hakim Pengadilan Negeri Batam Nenny Yulianny, S.H.,M.Kn. Berikut ini laporan yang ia tulis dan dikirimkannya ke badilag.net:

SAYA termasuk orang yang beruntung. Tanpa saya duga, Mahkamah Agung RI, yang mendapat usul dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, mengirim saya untuk mempelajari secara langsung praktik mediasi di Jepang. Atas undangan Prof. Yoshiro Kusano, guru besar bidang hukum dari Universitas Gakushuin, MA mengirim saya bersama Bu Nenny Yulianny.

Prof. Kusano Profesor merupakan mantan hakim yang menekuni wakai dan chotei. Wakai adalah penyelesaian sengketa secara litigasi dan chotei adalah penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Ia telah menulis tentang wakai sejak tahun 1986 dan menerbitkan buku tentang tema itu pada tahun 1995. Bukunya telah dialihbahasakan ke bahasa Inggris dan Indonesia, dan segera diterjemahkan pula ke bahasa Cina serta Korea.

Maksud undangannya ialah untuk memperkenalkan secara langsung bagaimana wakai dan chotei dapat mencapai keberhasilan yang signifikan di Jepang. Selain itu, ia berharap delegasi dari Indonesia dapat mempelajari bagaimana budaya lokal masyarakat Jepang sehari-hari berkontribusi dalam menyelesaikan suatu perkara. Hal ini didasarkan adanya kesamaan budaya Indonesia dan Jepang, yakni sama-sama mengutamakan musyawarah.

Tiba di Universitas Gakushuin pada 3 Maret 2015, kami disambut hangat oleh Prof. Kusano dan para stafnya. Pada hari-hari berikutnya, kami dipertemukan dengan Prof. Tatsuki Inada, kemudian kami berdiskusi banyak mengenai wakai dan chotei.

Kami diajak berkunjung ke Pusat Chotei di Pengadilan Sumir Tokyo. Perjalanan menggunakan kereta dimulai dengan berjalan kaki dari universitas menuju stasiun Mejiro dan berhenti di stasiun Kinshi Cho, kemudian berjalan kaki lagi sekitar 1 km hingga tiba di tujuan.

Pusat chotei berada di gedung Pengadilan Sumir Tokyo. Gedung yang berlantai enam ini terbagi-terbagi penggunaannya. Lantai 1 dan 2 digunakan untuk sidang perkara-perkara sumir di tokyo, misalnya perkara lalu lintas. Lantai paling atas digunakan untuk penyelesaian perkara perdata sumir yang berkaitan dengan masalah sewa dan penagihan pembayaran.

Sesampainya di pusat chotei, delegasi disambut oleh hakim-hakim chotei dan mediator non-hakim di pusat chotei. Di sini terdapat 25 hakim chotei dan 500 mediator non-hakim yang terbagi dalam 3 grup dan 50 kamar untuk melaksanakan chotei.

Mediator non-hakim yang berjumlah 500 orang tersebut adalah berasal dari masyarakat yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dan setengahnya adalah advokat.

Untuk menjadi mediator di chotei, mereka mengajukan lamaran, kemudian diseleksi dan jika lolos, mereka menjadi pegawai tidak tetap di pengadilan dalam jangka waktu 2 tahun. Selama 2 tahun itu mereka akan terus dievalusi. Jika memenuhi persyaratan dapat diperpanjang lagi 2 tahun, dan seterusnya hingga masa pensiun 70 tahun.

Sayangnya, begitu memasuki area gedung ini, kita dilarang untuk mengambil gambar.

Di pusat chotei ini kita juga diperlihatkan ruangan para mediator non-hakim, ruangan komisi chotei merumuskan masalah yang ditangani, serta ruangan chotei.

Kita juga diajak berkeliling bagaimana gugatan/permohonan chotei didaftarkan. Disitu sudah ada form baku untuk jenis-jenis perkara yang berbeda, sehingga para pihak hanya memilih salah satu yang sesuai dengan jenis perkaranya untuk didaftarkan. Adapun biayanya adalah setengah dari biaya litigasi, jadi jika chotei gagal dan maju ke litigasi, pihak hanya perlu membayar setengahnya lagi.

Pusat chotei untuk masalah rumah tangga berada di family court (chotei rumah tangga). Bedanya chotei perdata dan chotei rumah tangga adalah setiap perkara rumah tangga wajib menempuh chotei. Jadi, bukan lagi pilihan.

Mediator non-hakim di chotei yang menagani masalah keluarga adalah orang-orang yang berpengalaman menangani masalah-masalah keluarga di Jepang. Biasanya mereka berasal dari masyarakat setempat yang mengenal pihak berperkara sejak mereka kecil dan mengetahui latar belakang keluarganya.

Family court (litigasi) juga menyediakan tenaga ahli seperti psikolog atau dokter terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah anak untuk melakukan pendampingan.

Setelah selesai kunjungan di Pusat Chotei Tokyo, kami diajak makan malam bersama di rumah makan khas Jepang. Kami bersama dengan Prof. Kusano, Prof. Tatsuki Inada, hakim Chotei Asimoto dan para mediator non-hakim dari Chotei yang berjumlah 3 orang.

Pada tahun 2014, dari perkara yang masuk di pengadilan sumir tokyo yang berjumlah 5500 perkara, 30%-nya berhasil di chotei-kan atau didamaikan. Harapan kami tentu saja kita di Indonesia juga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi sebagaimana yang telah dicapai di Jepang, atau bahkan lebih baik lagi.

Perjalanan kami di Negeri Sakura masih berlanjut. Kami ingin menggali lebih banyak hal mengenai mediasi, sembari menyesuaikan diri dengan cuaca yang sangat dingin di sini.

SIDANG MKH HAKIM PN METRO DIJATUHKAN HUKUMAN RINGAN

Ditulis oleh Ibal 16 Pebruari 2015

SIDANG MKH HAKIM PN METRO DIJATUHKAN HUKUMAN RINGAN

Humas-Jakarta: Mahkamah Agung akan menyelenggarakan MKH (Majelis Kehormatan Hakim) pada hari Rabu, 11 Februari 2015 pukul 10.00 WIB di ruang Wiryono Prodjodikoro LT. 2 Gedung Mahkamah Agung.

MKH ini adalah tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan Tim pemeriksa dan rekomendasi Ketua Mahkamah Agung RI. Adapun hakim terlapornya adalah Sdr Riswan Herafiansyah, SH. yang menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Metro, dengan Pembacaan Putusan “dinon palukan selama 3 bulan dan juga tidak menerima tunjangan Hakim. Mkh ini memberikan kesempatan kepada hakim terlapor untuk mengajukan pembelaan diri didepan Majelis Kehormatan Hakim.

Berikut adalah Anggota Majelis Kehirmatan Hakim yang susunannya terdiri dari 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial RI, dan 3 (tiga) orang Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI:

1. Dr. H. Abbas Said, SH., MH wakil ketua Komisi Yudisial RI
Sebagai Ketua Majelis Kehormatan Hakim

2. Prof. Dr. Eman Suparman SH., MH Anggota Komisi Yudisial RI
Sebagai Anggota Majelis Kehormatan Hakim

3. Imam Anshori Saleh, SH.,MH Anggota Komisi Yudisial RI
Sebagai Anggota Majelis Kehormatan Hakim

4. Dr. Jaja Ahmad Jayus, SH., M.Hum Anggota Komisi Yudisial RI
Sebagai Anggota Majelis Kehormatan Hakim

5. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI
Sebagai Anggota Majelis Kehormatan Hakim

6. H. Hamdi, SH, M.Hum Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI
Sebagai Anggota Majelis Kehormatan Hakim

7. Maruap Dohmatiga Pasaribu,SH.,M.Hum Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI
Sebagai Anggota Majelis Kehormatan Hakim

Usai pembacaan putusan sidang Hakim Riswan Herafiansyah, SH. berjanji akan lebih berusaha untuk menjalankan kode etik dan prilaku hakim. "Saya akan ambil manfaat dan hikmah dari kejadian ini" pungkasnya yang diamini para anggota majelis.

Loading feeds...

Created by SopanTech Solutions

Other Menu

Tautan Eksternal

Tautan Aplikasi

 alt



Informasi Perkara


alt


sms_icon

Mahkamah Agung R.I.

 alt


alt


badilum


eeesyariah


dilmiltun


header


litbangkumdil


portal-rakernas-mari

Link Terkait

 IKON KHES


e-doc-new


justice


legislasi


hasil_rakernas


legalitas org

Terjemah Bahasa

Ketua dan Wakil Ketua

Vinaora Nivo Slider

Hakim-Hakim

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Struktural dan Fungsional

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

.: J A M :.

Jajak Pendapat

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

 

 

 

 


  Hasil

Video Peradilan

Who's Online

Ada 10 tamu online

OnClick Update SIADPA

 

Download Update Aplikasi
SIADPTA PLUS  & SIADPA PLUS
Untuk Aplikasi Online dapat melalui SIADPA Web Online

Jam Pelayanan

Senin - Kamis   : Pukul 08.00 - 16.30
Jum'at   : Pukul 08.00 - 17.00
Jadwal Sidang
Senin - kamis   : Pukul 09.00 - Selesai